Sistem Pemerintahan Indonesia – Pengertian dan Bentuknya

Dunia-Pendidik.Com - Secara harfiah, sistem pemerintahan ialah hal yang sangat urgen dalam suatu negara. Sistem tersebutlah yang menata berjalannya suatu negara. Sistem tersebut pun menilai bagaimana keputusan diambil, status warga negara, hak dan kewajiban, dan beda sebagainya. Oleh sebab itu, sistem itu sangat urgen untuk dipelajari. Jika seorang penduduk negara tidak memahami sistem dari pemerintahan yang berlangsung di negaranya, bakal terjadi kesalahpahaman dari rakyat ataupun kesewenang-wenangan dari pemerintah.

Sistem Pemerintahan Indonesia – Pengertian dan Bentuknya

Sebagai penduduk negara Indonesia yang baik, kita pun perlu mempelajari sistem pemerintahan Indonesia semenjak proklamasi. Manfaatnya ialah selain guna memperkaya wawasan, pun menarik latihan dari sejarah yang sudah berjalan.

Pengertian dan Bentuk Pemerintahan

Pengertian sistem pemerintahan ialah sebuah sistem atau tatanan yang mempunyai sifat utuh yang dipakai untuk menjangkau tujuan dari pemerintahan. Sistem tersusun dari sekian banyak  komponen yang saling berkolaborasi dan memiliki kegunaannya masing-masing. Dalam praktek dan fungsinya, tiap komponen itu mempunyai sifat saling bergantung dan memprovokasi satu sama lain. Hal yang butuh dicermati ialah berbeda makna antara istilah sistem dengan dan format pemerintahan, sebab mempunyai makna yang bertolak belakang pula.

Ada tidak sedikit sistem pemerintahan yang digunakan oleh sekian banyak  negara di semua dunia, pasti saja dengan sifat, komponen, dan tatalaksana sistem yang berbeda-beda pula. Sistem pemerintahan parlementer ialah sistem di mana parlemen mempunyai pengaruh yang paling kuat dalam pemerintahan. Parlemen ialah komponen yang berwenang guna mengusung perdana menteri bahkan melengserkan pemerintahan yang sedang berjalan.

Sistem selanjutnya ialah presidensiil, yang juga digunakan sebagai sistem pemerintahan Indonesia. Sistem ini mempunyai batasan jelas antara dominasi eksekutif dan pun legislatif. Pemilihan dominasi eksekutif dipilih oleh rakyat dengan sistem pemilu. Presiden mempunyai tugas rangkap, sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, yang berhak guna mengusung pejabat pemerintahan yang bersangkutan.

Bentuk dari sistem pemerintahan selanjutnya ialah semipresidensial, komunis, demokrasi liberal, dan yang terakhir ialah liberal. Namun, jenis-jenis sistem itu relatif sudah tidak banyak yang mempraktekannya sebagai sistem dari pemerintahan negaranya. Sebagian besar negara di dunia menganut sistem presidensial, parlementer monarki, dan pun parlementer republik. Hal yang memisahkan parlementer monarki dengan parlementer republik ialah dalam urusan kepala negara.

Sepanjang sejarah, pemerintahan Indonesia merasakan pergantian sistem maupun format pemerintahan Indonesia. Pergantian format negara melulu pernah terjadi dua kali, yakni dari kesatuan menjadi federasi pada tahun 1949 dan lantas kembali pulang menjadi kesatuan berpulang kepada tahun 1950.

Bentuk Sistem Pemerintahan di Indonesia
Sedangkan guna sistem dari pemerintahan di Indonesia sendiri sempat sejumlah kali terjadi perubahan. Pada ketika kesatu kali negara Republik Indonesia diproklamasikan, republik ini menganut sistem presidensial. Kemudian ketika terjadi konferensi meja bundar sebab ditetapkannya konstitusi RIS, secara otomatis Indonesia berubah format menjadi negara serikat dan merealisasikan sistem parlementer pada pemerintahannya.

Setelah berlakunya UUDS 1950, maka Republik Indonesia pulang berbentuk negara kesatuan tetapi masih memakai sistem parlementer. Baru sesudah keluarnya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, sistem pemerintahan di Indonesia berubah menjadi presidensial. Hal tersebut sebab Dekrit Presiden 1959 mengandung bahwa UUDS 1950 bukan lagi berlaku dan pulang ke UUD 1945, serta pembubaran konstituante sebab gagal menciptakan konstitusi yang baru.

Akhirnya sampai saat ini sistem pemerintahan Indonesia berubah menjadi presidensial laksana pada masa-masa kesatu Negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamasikan. Walaupun begitu ada urusan yang bertolak belakang pada UUD 1945 yang diamandemen karena dirasakan presiden mempunyai kewenangan yang paling besar sampai-sampai dapat disalahgunakan. Sekian informasi tentang sistem pemerintahan di Indonesia, semoga dapat menjadi wawasan baru untuk rekan teman semuanya. Salam anget.                       

Belum ada Komentar untuk "Sistem Pemerintahan Indonesia – Pengertian dan Bentuknya"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel