Tugas Komisi Yudisial (KY) dan Wewenangnya Berdasarkan keterangan dari UUD 1945

Dunia-Pendidik.Com - Komisi Yudisial atau disingkat KY, ialah lembaga tinggi negara yang mempunyai kewenangan menggagas pengangkatan hakim agung dan dalam rangka mengawal dan mendirikan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Tugas dan wewenang Komisi Yudisial ditata dalam undang-undang selaku dasar hukum KY.

Landasan dibentuknya lembaga Komisi Yudisial ialah timbulnya keprihatinan mendalam mengenai situasi wajah peradilan yang muram dan keadilan di Indonesia yang tak kunjung tegak. KY mempunyai sifat mandiri dan independen. Dalam pengamalan tugas dan wewenang KY bebas dari pengaruh dominasi lainnya.

Tugas Komisi Yudisial (KY) dan Wewenangnya Berdasarkan keterangan dari UUD 1945

Tujuan dibentuknya Komisi Yudisial antara lain ialah mengupayakan penambahan kapasitas dan kesejahteraan hakim, menambah kepatuhan hakim terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim, terwujudnya keyakinan publik terhadap hakim serta guna mendapatkan calon hakim agung, hakim ad hoc di MA dan hakim di semua badan peradilan sesuai keperluan dan standar kelayakan.

Adapun dasar hukum Komisi Yudisial ialah UUD 1945 pasal 24B ayat 1 serta sejumlah ketentuan undang-undang salah satunya yaitu antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 mengenai Komisi Yudisial.


Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial

Apa saja tugas dan wewenang KY? Di bawah ini akan diterangkan apa saja tugas-tugas Komisi Yudisial beserta wewenangnya menurut keterangan dari UUD 1945 dan ketentuan perundang-undangan lainnya.

Tugas Komisi Yudisial

Berikut ini ialah tugas-tugas Komisi Yudisial laksana yang ditata dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 pasal 20 selengkapnya.

Dalam rangka mengawal dan mendirikan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial memiliki tugas:
  1. Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap perilaku hakim
  2. Menerima laporan dari masyarakat sehubungan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
  3. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan penyelidikan terhadap laporan sangkaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup
  4. Memutus benar tidaknya laporan sangkaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
  5. Mengambil tahapan hukum dan/atau tahapan lain terhadap orang perseorangan, kumpulan orang, atau badan hukum yang merendahkan kebesaran dan keluhuran martabat hakim.
Di samping tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial pun mempunyai tugas mencoba peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.

    Dalam rangka mengawal dan mendirikan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komisi Yudisial bisa meminta pertolongan kepada aparat penegak hukum untuk mengerjakan penyadapan dan merekam percakapan dalam urusan adanya sangkaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim.

    Aparat penegak hukum wajib guna menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Di samping itu, menurut pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, dalam mengemban wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, yaitu menggagas pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung untuk DPR guna mendapatkan persetujuan, maka Komisi Yudisial memiliki tugas
  1. Melakukan pencatatan calon hakim agung.
  2. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung.
  3. Menetapkan calon hakim agung.
  4. Mengajukan calon hakim agung ke DPR

Wewenang Komisi Yudisial

Berikut ini ialah kewenangan Komisi Yudisial (KY) laksana yang ditata dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 padal 13 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 mengenai Komisi Yudisial.
  1. Mengusulkan pelantikan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung untuk DPR guna mendapatkan persetujuan.
  2. Menjaga dan mendirikan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
  3. Menetapkan Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung.
  4. Menjaga dan mendirikan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Nah itulah referensi tugas dan wewenang Komisi Yudisial menurut keterangan dari undang-undang beserta penjelasannya. Segala sesuatu berhubungan pengertian, fungsi, wewenang dan tugas Komisi Yudisial telah ditata dalam UUD 1945 dan ketentuan perundang-undangan lainnya.

Belum ada Komentar untuk "Tugas Komisi Yudisial (KY) dan Wewenangnya Berdasarkan keterangan dari UUD 1945"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel