Tugas Mahkamah Konstitusi (MK) dan Wewenangnya Berdasarkan keterangan dari UUD 1945

Dunia-Pendidik.Com - Mahkamah Konstitusi atau disingkat MK, ialah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. MK adalahpemegang dominasi kehakiman bareng dengan Mahkamah Agung (MA). Tugas dan wewenang MK pun telah ditata dalam Undang-Undang Dasar.

Tugas Mahkamah Konstitusi (MK) dan Wewenangnya Berdasarkan keterangan dari UUD 1945

Mahkamah Konstitusi ialah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang dominasi yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya menurut peraturan UUD 1945. MK menjadi lembaga tinggi negara yang menata hal-hal berhubungan pengujian undang-undang dan sengketa lembaga negara.

Fungsi Mahkamah Konstitusi pun penting dalam memutus pengajuan sangkaan kecuraan dalam suatu pemilihan umum. Adapun dasar hukum MK ialah UUD 1945 pasal 24C, yang kembali diterangkan dalam UU No. 24 Tahun 2003 pasal 10 ayat 1.

Mahkamah Konstitusi memiliki sembilan orang, hakim konstitusi yang diputuskan oleh Presiden, yang dikemukakan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. Ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dipilih oleh hakim konstitusi.

Tugas Mahkamah Konstitusi

Di bawah ini akan diberikan penjelasan tentang tugas-tugas Mahkamah Konstitusi beserta faedah dan wewenang MK selengkapnya.

1. Menguji Undang-Undang

Salah satu tugas MK yang utama ialah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. MK bertugas menjelaskan andai ada perbedaan interpretasi atas suatu undang-undang yang diciptakan menurut Undang-Undang Dasar (UUD).

2. Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

Wewenang MK pun bertugas guna memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diserahkan oleh Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitus menjadi lembaga yang berhak untuk menyimpulkan segala konflik dan bentrokan wewenang dalam lembaga negara.

3. Memutus Pembubaran Partai Politik

Tugas Mahkamah Konstitusi pun penting dalam pemantauan partai politik. MK mempunyai wewenang guna memutus pembubaran partai politik. Tentu segala formalitas bersangkutan pembubaran partai politik mesti dilaksanakan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum

MK pun mempunyai wewenang guna memutus bentrokan tentang hasil pemilihan umum atau pemilu. Segala sengketa, konflik atau sangkaan kecurangan dalam pemilu dapat dilaporkan dan dikemukakan ke Mahkamah Konstitusi, guna kemudian ditetapkan solusinya.

5. Memberi Putusan Mengenai Dugaan Pelanggaran Presiden

Mahkamah Konstitusi menyerahkan semua berkas dugaan pelanggaran atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai sangkaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut keterangan dari Undang-Undang Dasar. DPR berhak mengajukan sangkaan pelanggaran presiden untuk ditetapkan oleh MK.

Nah itulah keterangan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi menurut keterangan dari Undang-Undang Dasar. Segala sesuatu berhubungan tugas dan faedah MK telah ditata dalam UUD 1945 pasal 24C selaku dasar hukum MK dalam undang-undang. Semoga dapat menjadi referensi.   

Belum ada Komentar untuk "Tugas Mahkamah Konstitusi (MK) dan Wewenangnya Berdasarkan keterangan dari UUD 1945"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel