Hak-Hak DPR Berdasarkan keterangan dari UUD 1945 (Interpelasi, Angket, Berpendapat)

Dunia-Pedidik.Com - DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga tinggi negara yang memegang dominasi legislatif. DPR beraksi sebagai wakil rakyat di parlemen dan pemerintahan. Fungsi DPR urgen untuk menciptakan dan merangkai undang-undang. Hal-hal lain tentang struktur keanggotaan serta tugas dan wewenang DPR pun telah ditata dalam undang-undang.

Hak-Hak DPR Berdasarkan keterangan dari UUD 1945 (Interpelasi, Angket, Berpendapat)

DPR menjadi dominasi legislatif yang anggotanya dipenuhi oleh anggota partai politik. Pemilihan anggota DPR dilaksanakan lewat pemilihan umum langsung oleh rakyat. Masa jabatan anggota DPR sekitar 5 tahun, sama dengan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Dasar hukum DPR ditata dalam UUD 1945 dan ketentuan perundang-undangan lainnya.

Dalam pelaksanaannya, faedah DPR mencakup tiga faedah utama, yakni faedah legislasi, faedah anggaran, dan faedah pengawasan. Fungsi legislasi mencakup penyusunan rancangan undang-undang. Fungsi perkiraan meliputi ulasan dan persetujuan bersangkutan perkiraan negara atau APBN yang dikemukakan presiden. Adapun faedah pengawasan mencakup pengawasan terhadap dominasi eksekutif yang dijabat presiden.

Kinerja DPR tidak jarang kali menjadi sorotan publik. Meski tidak sedikit yang mengkritik kinerja anggota DPR yang dirasakan buruk, tetapi peran DPR urgen dalam sistem demokrasi Indonesia. Selain tersebut dalam menjalankan tugas DPR, ada hak-hak eksklusif yang dipunyai oleh DPR.

Hak-Hak DPR

Apa saja hak-hak DPR? Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama bersangkutan pelaksanaan faedah pengawasan, DPR dibekali oleh tiga hak yang telah ditata dalam undang-undang. Berikut adalah3 hak-hak DPR beserta penjelasannya.

1. Hak Angket

Berikutnya pun ada hak angket DPR. Pengertian hak angket ialah hak DPR untuk mengerjakan penyelidikan terhadap pelaksanaan sebuah undang-undang/kebijakan pemerintah yang sehubungan dengan urusan penting, strategis, dan dominan  luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga berlawanan dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Hak Menyatakan Pendapat

Hak DPR yang terakhir ialah hak untuk mengaku pendapatan. Hak mengaku pendapat ini mencakup pendapat-pendapat inilah ini :
  1. Kebijakan pemerintah atau tentang kejadian spektakuler yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional.
  2. Tindak lanjut pengamalan hak interpelasi dan hak angket.
  3. Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden mengerjakan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun tindakan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi mengisi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Nah itulah referensi tentang 3 hak DPR beserta definisi dan penjelasannya. Secara umum ada tiga hak-hak DPR RI yaitu hak interpelasi, hak angket, serta hak mengaku pendapat. Semoga dapat menjadi referensi dan meningkatkan wawasan.                       

Belum ada Komentar untuk "Hak-Hak DPR Berdasarkan keterangan dari UUD 1945 (Interpelasi, Angket, Berpendapat)"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel