Tugas MPR Beserta Fungsi dan Wewenang MPR Menurut UUD 1945

Dunia-Pendidik.Com - MPR ialah singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR ialah lembaga tinggi negara di bidang legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Fungsi MPR urgen dalam mengolah dan memutuskan Undang-Undang Dasar. Di samping itu, ada tugas-tugas MPR lainnya yang ditata dalam ketentuan perundang-undangan.

Tugas MPR Beserta Fungsi dan Wewenang MPR Menurut UUD 1945

Dasar hukum MPR disusun ada di UUD 1945, tepatnya di pasal 3 serta pasal 8 ayat 2 dan 3. Pada perkembangannya, faedah dan tugas MPR juga ditata dalam landasan hukum dan ketentuan perundang-undangan lainnya.

Tugas-tugas MPR mencakup bidang legislatif, yakni mengolah dan memutuskan Undang-Undang Dasar. Wewenang MPR pun meliputi melantik presiden dan wakil presiden terpilih hasil pemilu. MPR pun berwenang mengusung presiden dan/atau wakil presiden andai terjadi kekosongan jabatan.

Sebelum reformasi, MPR menjadi lembaga negara tertinggi, tetapi setelahnya aturan itu direvisi. MPR mengerjakan sidang paling tidak sekali dalam 5 tahun di ibukota negara.

Tugas dan Wewenang MPR

Apa saja tugas-tugas MPR? Berikut ialah penjelasan tentang tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat menurut keterangan dari undang-undang.


1. Mengubah dan Menetapkan Undang Undang Dasar

Tugas pokok MPR yang utama ialah mengganti dan memutuskan undang-undang dasar. MPR mempunyai wewenang untuk mengolah pasal-pasal pada Undang-Undang Dasar 1945. Syaratnya usulan evolusi undang-undang mesti dikemukakan sekurang-kurangnya sepertiga anggota MPR.

Jika usulan evolusi pasal disetujui, maka lantas akan dilaksanakan sidang paripurna yang dipimpin langsung oleh ketua MPR. Sidang paripurna MPR dapat menyimpulkan pengubahan pasal Undang-Undang Dasar 1945, dengan persetujuan paling tidak 50% atau separuh dari jumlah anggota diperbanyak satu anggota.


2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden Hasil Pemilu

Tugas MPR berikutnya ialah melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum. Pelantikan presiden dan wakil presiden dilaksanakan pada sidang paripurna MPR. Pelantikan didasarkan pada hasil pemilu presiden yang dilakukan sebelumnya, dimana presiden dan wakil presiden terpilih bakal dilantik oleh ketua MPR.

Sebelum era reformasi, MPR bahkan berwenang memilih presiden dan wakil presiden. Namun setelah tersebut aturan ini diganti sampai-sampai pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan lewat pemilihan umum secara langsung oleh rakyat Indonesia, sementara MPR melulu berwenang melantiknya saja.

3. Mengangkat Wakil Presiden menjadi Presiden Saat Presiden Meninggalkan Jabatannya

Tugas MPR berikutnya ialah mengusung wakil presiden menjadi presiden saat presiden meninggalkan posisi jabatannya. Hal ini terjadi ketika presiden menyimpulkan berhenti atau diberhentikan, atau tidak bisa melanjutkan kewajibannya sebagai presiden, dapat karena sakit atau meninggal dunia.

Jika urusan tersebut terjadi dan ada kekosongan jabatan presiden sebelum masa jabatannya habis, MPR bertugas mengadakan sidang paripurna MPR guna melantik wakil presiden menjadi presiden.

4. Mengangkat Wakil Presiden Baru Jika Terjadi Kekosongan Wakil Presiden

Jika terjadi kekosongan posisi wakil presiden, maka MPR pun bertugas mengusung wakil presiden yang baru. Hal ini pun dapat terjadi andai wakil presiden berhenti atau diberhentikan, atau tidak bisa melanjutkan tugasnya sebagai wakil presiden.

MPR mesti mengadakan sidang paripurna guna memilih wakil presiden dari dua calon yang sudah diusulkan oleh presiden. Hal ini melulu terjadi bilamana ada kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya yang masih belum habis.

5. Mengangkat Presiden dan Wakil Presiden Jika Terjadi Kekosongan Jabatan

Bagaimana andai terjadi kekosongan jabatan posisi presiden dan wakil presiden sebelum masa jabatannya habis? Jika tersebut terjadi, maka MPR bertugas mengadakan sidang paripurna guna memilih presiden dan wakil presiden baru, dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh koalisi partai politik pemerintah.

Sebelum presiden dan wakil presiden dipilih dan dilantik oleh MPR, penyelenggara tugas kepresidenan dilakukan oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. MPR lantas akan mengusung presiden dan wakil presiden yang baru andai terjadi kekosongan jabatan.

6. Pemegang Kekuasaan Legislatif


MPR pun bertugas sebagai pemegang dominasi legislatif di Indonesia. Hal ini pun sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MPR memiliki faedah untuk membuat, menyusun, dan mengabsahkan undang-undang.

MPR pun berwenang untuk mendengungkan suara rakyat, sampai-sampai dapat menimbulkan suatu ketentuan perundang-undangan baru yang bisa mengayomi keperluan seluruh masyarakat Indonesia secara luas dan umum, sampai-sampai menjadi lembaga negara pemegang dominasi legislatif.

Nah demikian referensi tugas dan wewenang MPR menurut keterangan dari Undang-Undang Dasar 1945 beserta keterangan lengkapnya. Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi lembaga tinggi negara yang berwenang mengolah undang-undang serta melantik presiden dan/atau wakil presiden.                       

Belum ada Komentar untuk "Tugas MPR Beserta Fungsi dan Wewenang MPR Menurut UUD 1945"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel