Trias Politika | Pengertian, Teori dan Penerapannya di Indonesia

Dunia-Pendidik.Com - Trias Politika ialah sebuah teori yang merealisasikan pembagian dominasi pemerintahan negara menjadi tiga jenis kekuasaan, yaitu dominasi legislatif, dominasi eksekutif, serta dominasi yudikatif.  Trias Politika kesatu kali diajukan oleh Montesquieu, seorang pemikir politik asal Prancis. Saat ini, penerapan Trias Politika dilaksanakan di tidak sedikit negara, tergolong Indonesia.

Trias Politika | Pengertian, Teori dan Penerapannya di Indonesia


Montesquieu menyampaikan teori Trias Politika yang membagi dominasi pemerintahaan menjadi tiga jenis. Teorinya ini kemudian tidak sedikit disadur dan diadopsi pada diskusi-diskusi tentang pemerintahan dan diterapkan pada tidak sedikit konstitusi di semua dunia.

Tiga jenis dominasi pada teori Trias Politica meliputi dominasi (pelaksana undang-undang), dominasi legislatif (pembuat undang-undang), dan dominasi yudikatif atau dominasi kehakiman (pengawas pengamalan undang-undang).

Trias Politika

Nah inilah ini akan diterangkan lebih lanjut dan lebih menyeluruh mengenai definisi dan teori Trias Politika beserta fungsi, tujuan, dan penerapannya di negara Indonesia.

Pengertian Teori Trias Politika

Pengertian Trias Politika ialah teori yang membagi dominasi pemerintahan negara menjadi tiga jenis kekuasaan, yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif.


1. Eksekutif

Kekuasaan eksekutif adalahlembaga yang mengemban undang-undang. Kekuasaan eksekutif dipimpin oleh seorang kepala negara, dapat berupa presiden, perdana menteri, atau raja. Di samping menjalankan undang-undang, dominasi eksekutif pun mempunyai kewenangan di bidang diplomatik, yudikatif, administratif, legislatif, dan militer.

Dalam menjalankan dominasi eksekutif ini, presiden selaku kepala negara ditolong oleh wakil presiden, semua pejabat dan menteri-menteri dalam kabinet, cocok yang ditata dalam undang-undang.


2. Legislatif

Kekuasaan legislatif adalahlembaga yang berwenang dalam menciptakan dan merangkai undang-undang. Kekuasaan legislatif dipegang oleh parlemen yang menjadi perwakilan rakyat. Selain dominasi membuat undang-undang, dominasi legislatif berwenang memantau dan meminta penjelasan pada dominasi eksekutif.

Adanya dominasi legislatif juga bermanfaat untuk membatasi dominasi eksekutif atau presiden, sampai-sampai presiden tidak dapat sewenang-wenang memanfaatkan jabatannya guna kepentingan individu atau kumpulan tertentu.


3. Yudikatif

Kekuasaan yudikatif adalahlembaga yang memiliki dominasi dan kewenangan guna mengontrol semua lembaga negara yang membias atas hukum yang berlaku pada negara tersebut. Lembaga yudikatif disusun sebagai perangkat penegakan hukum, hak penguji material, solusi penyelisihan, hak mengabsahkan peraturan hukum atau mengurungkan peraturan bilamana bertentangan dengan dasar negara.

Fungsi dominasi yudikatif urgen untuk memutus pelanggaran hukum yang terjadi dalam struktur ketatanegaraan, termasuk pun menyelesaikan sengketa dan bentrokan lainnya.

Penerapan Trias Politika di Indonesia

Meski tidak sepenuhnya, tetapi Indonesia pun menerapkan prinsip Trias Politika secara implisit. Pembagian dominasi di Indonesia pun terbagi menjadi tiga fungsi, yakni faedah eksekutif, faedah legislatif, dan faedah yudikatif atau kehakiman. Hal-hal tentang peraturan dominasi telah ditata dalam UUD 1945 selaku landasan konstitusi utama di negara Indonesia.

Lembaga tinggi negara laksana Presiden (eksekutif), MPR, DPR, DPR (legislatif), serta MK, MA dan KY (yudikatif) telah diserahkan kekuasaannya lewat UUD 1945. Adapun hal-hal mengenai faedah dan peraturan lebih lanjut tentang lembaga-lembaga tersebut ditata dalam ketentuan perundang-undangan, asalkan tidak berlawanan dengan UUD 1945.


1. Kekuasaan Eksekutif Dipegang oleh Presiden dan Para Pembantunya

Kekuasaan eksekutif di Indonesia dipegang oleh Presiden, ditolong oleh Wakil Presiden dan penolong presiden laksana menteri dalam kabinet. Sementara di tingkat daerah, lembaga eksekutif mencakup gubernur di tingkat provinsi, bupati/walikota di tingkat kabupaten/kota, camat di tingkat kecamatan, serta kepala desa/lurah di tingkat desa/kelurahan.

Lembaga-lembaga eksekutif ini masuk dalam suatu rezim pemerintah dalam sebuah periode. Indonesia menganut sistem presidensil. Presiden beraksi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Tolak ukur kesuksesan presiden dapat disaksikan dalam sekian banyak  faktor dan bidang, mulai dari kestabilan ekonomi, pembangunan infrastruktur, layanan edukasi dan kesehatan, aspek sosial budaya, serta pemenuhan janji-janji politik ketika masa kampanye. Tugas dan wewenang presiden selaku lembaga eksekutif pun telah ditata dalam UUD 1945, di antaranya menjalankan undang-undang.


2. Kekuasaan Legislatif Dipegang oleh MPR, DPR, dan DPD

Kekuasaan legislatif di Indonesia dipegang oleh sejumlah lembaga tinggi negara, yaitu MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) di tingkat nasional, serta DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) di tingkat pemerintahan daerah.

Lembaga-lembaga legislatif ini berwenang untuk merangkai dan menciptakan undang-undang, serta menata dan memberi persetujuan mengenai perkiraan negara. DPR menjadi perwakilan rakyat di pemerintahan dan parlemen. Beberapa hak-hak DPR yang diperoleh misalnya hak interpelasi dan hak angket. Pemilihan anggota DPR dan DPD dipilih melewati pemilihan umum legislatif secara langsung.

Adapun MPR sempat menjadi lembaga negara tertinggi, sebelum dirubah melewati amandemen UUD 1945, sampai-sampai menjadi lembaga tinggi negara saja. MPR pun berwenang melantik presiden dan wakil presiden terpilih lewat hasil pemilu, dan andai terjadi kekosongan dominasi eksekutif karena hal tertentu, MPR bertugas menggali dan melantik penggantinya.


3. Kekuasaan Yudikatif Dijalankan oleh MA, MK, dan KY

Kekuasaan yudikatif di Indonesia dipegang oleh sejumlah lembaga laksana MA (Mahkamah Agung), MK (Mahkamah Konstitusi), dan KY (Komisi Yudisial). Lembaga yudikatif menjadi lembaga tinggi dengan unsur terkuat, tetapi penerapannya masih ingin lemah, sebab masih tidak sedikit ditemui hakim yang korup dan menyalahgunakan kekuasaan.

Fungsi lembaga yudikatif sangat urgen guna memberi tindak sanksi untuk pelanggaran hukum pada lembaga tinggi negara. Dalam urusan ini tugas dan wewenang Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi pun telah ditata dalam UUD 1945 dan ketentuan perundang-undang lebih lanjut lainnya.

Namun dalam penerapannya, masih tidak sedikit ditemui permasalahan kejaksaan yang disusupi kepentingan politik. Hakim-hakim paling rentan bakal suap dan korupsi, terutama andai mengusut permasalahan yang melibatkan figur politik berpengaruh. Hal ini masih jadi tugas penting untuk lembaga kehakiman di Indonesia.

Nah demikian referensi tentang pengertian dan teori Trias Politika beserta fungsi, pembagian kekuasan, dan penerapan Trias Politika di pemerintahan Indonesia. Secara umum jenis-jenis dominasi pada Trias Politika dipecah menjadi tiga yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.                       

Belum ada Komentar untuk "Trias Politika | Pengertian, Teori dan Penerapannya di Indonesia"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel