Tugas DPD RI Beserta Fungsi dan Wewenangnya Berdasarkan keterangan dari UUD 1945

Dunia-Pendidik.Com - DPD atau Dewan Perwakilan Daerah ialah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia di bidang legislatif. Anggota DPD adalah perwakilan dari tiap provinsi yang dipilih melewati proses pemilihan umum. Fungsi, tugas dan wewenang DPD telah ditata dalam UUD 1945.

Tugas DPD RI Beserta Fungsi dan Wewenangnya Berdasarkan keterangan dari UUD 1945

DPD kemudian disusun oleh MPR sebagai lembaga perwakilan melewati perubahan ketiga UUD 1945 pada bulan November 2001. Sejak evolusi itu, maka sistem perwakilan dan parlemen di Indonesia berubah dari sistem unikameral menjadi sistem bikameral.

Struktur keanggotaan DPD dipilih melewati sistem pemilihan umum secara langsung oleh masyarakat. Anggota DPD berasal dari perwakilan dari tiap provinsi yang terdapat di Indonesia. Masa jabatan keanggotaan DPD ialah selama 5 tahun hingga dilaksanakan pemilihan umum legislatif berikutnya.

Fungsi, Tugas dan Wewenang DPD

DPD mempunyai tugas dan wewenang tertentu yang telah ditata dalam undang-undang, yang terbagi dalam 3 faedah utama.

Berikut ini ialah penjelasan tentang fungsi, tugas dan wewenang DPD RI cocok yang tercantum dalam undang-undang selengkapnya.

  • Fungsi Legislasi
DPD memiliki faedah legislasi yaitu mengemukakan dan membicarakan rancangan undang-undang untuk DPR.

Tugas dan wewenang DPD (Dewan Perwakilan Daerah) berhubungan dengan kegunaannya di bidang legislasi antara lain ialah sebagai inilah :
  1. Mengajukan rancangan undang-undang (RUU) untuk DPR
  2. Ikut membicarakan rancangan undang-undang (RUU) bareng DPR.

  • Fungsi Pertimbangan
DPD pun memiliki faedah pertimbangan yaitu menyerahkan pertimbangan gagasan tertentu untuk lembaga DPR. Pertimbangan yang diberikan dapat berupa terhadap rancangan undang-undang (RUU) atau pertimbangan terhadap pemilihan anggota BPK.

Tugas dan wewenang DPD (Dewan Perwakilan Daerah) berhubungan dengan kegunaannya di bidang pertimbangan antara lain ialah sebagai inilah :
  1. Memberikan pertimbangan pada DPR berhubungan rancangan undang-undang (RUU)
  2. Memberikan pertimbangan pada DPR berhubungan pemilihan anggota BPK

  • Fungsi Pengawasan
Fungi DPD yang terakhir ialah fungsi pemantauan yaitu mengerjakan pengawasan atas pengamalan undang-undang. Nantinya hasil pemantauan akan di berikan pada DPR sebagai bahan guna ditindaklanjuti. DPD pun menerima hasil pemeriksaan finansial negara dari BPK.

pelaksanaan perkiraan pendapatan dan melakukan pembelian barang negara (APBN), serta pada sektor pajak, pendidikan, dan agama.

Tugas dan wewenang DPD (Dewan Perwakilan Daerah) berhubungan dengan kegunaannya di bidang pemantauan antara lain ialah sebagai inilah :
  1. Melakukan pemantauan atas pengamalan undang-undang dan mengucapkan hasil pengawasannya untuk DPR sebagai bahan pertimbangan guna ditindaklanjuti.
  2. Menerima hasil pemeriksaan finansial negara yang dilaksanakan BPK

Nah itulah referensi tugas-tugas DPD beserta faedah dan wewenang DPD (Dewan Perwakilan Daerah) menurut keterangan dari undang-undang. DPD menjadi di antara lembaga legislatif yang memiliki faedah legislasi, faedah pertimbangan, serta faedah pengawasan.                       

Belum ada Komentar untuk "Tugas DPD RI Beserta Fungsi dan Wewenangnya Berdasarkan keterangan dari UUD 1945"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel