Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Prinsip-Prinsip Demokrasi di Indonesia Secara Umum dan Universal

Dunia-Pendidik.Com - Demokrasi adalah salah satu format pemerintahan yang mengkhususkan kedaulatan rakyat. Beberapa negara menganut sistem demokrasi tergolong Indonesia. Ada sejumlah prinsip-prinsip demokrasi secara universal dan umum yang diterapkan pada negara demokrasi laksana Indonesia.

Prinsip-Prinsip Demokrasi di Indonesia Secara Umum dan Universal

Adapun definisi demokrasi secara umum ialah suatu format pemerintahan di mana seluruh warga negaranya mempunyai hak setara dalam pemungutan keputusan yang dapat mengolah hidup mereka. Singkatnya demokrasi ditafsirkan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan guna rakyat.

Demokrasi memang mengkhususkan kedaulatan rakyat, dimana rakyat menjadi pemegang dominasi tertinggi dalam negara. Selain tersebut asas toleransi dan gotong royong pun penting guna dijunjung tinggi, khususnya pada masyarakat yang pelbagai latar belakangnya.

Negara demokrasi pun memperhatikan garansi hukum dan HAM. Semua penduduk negara memiliki status yang sama di mata hukum dan peradilan. Selain tersebut hak asasi dari penduduk negara pun harus dipastikan dan dibentengi oleh pemerintah.

Prinsip-Prinsip Demokrasi

Berikut ini akan diterangkan apa saja 11 prinsip demokrasi secara universal dan umum, serta bagaimanakah penerapan prinsip demokrasi di Indonesia dari sisi pemerintahan dan rakyatnya.

1. Kedaulatan Rakyat
Salah satu prinsip demokrasi secara universal yang utama ialah adanya kedaulatan rakyat. Hal ini cocok dengan pengertian demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan guna rakyat.

Dalam penerapannya, rakyat berhak maju ke parlemen sebagai wakil rakyat untuk mengalirkan aspirasi rakyat secara umum. Rakyat pun menjadi pemegang kedaulatan tertinggi dalam pemerintahan.

2. Pemerintahan Berdasarkan Persetujuan dari yang Diperintah
Prinsip demokrasi berikutnya ialah pemerintahan menurut persetujuan dari yang diperintah. Artinya pemerintahan mesti berjalan cocok kehendak dan aspirasi dari rakyat tersebut sendiri.

Rakyat mesti terus mengontrol kinerja pemerintahan, baik lewat lembaga sah parlemen laksana DPR atau DPD, atau lewat paparan pendapat secara tidak resmi, guna mengisi asas demokrasi tersebut sendiri.

3. Kekuasaan Mayoritas

Dalam sebuah negara demokrasi, pihak beberapa besar memiliki dominasi lebih, lagipula pada negara yang beragam, baik dari suku, agama, atau ras. Hal ini pun berlaku pada pemungutan keputusan dan kebijakan.

Jika teknik mufakat tidak dapat diraih, maka pemungutan keputusan lewat suara terbanyak atau beberapa besar akan digunakan. Cara pengambilan suara juga dipakai untuk pemilihan kepala negara dan kepala daerah.

4. Hak-Hak Minoritas

Meski beberapa besar mempunyai kuasa lebih, tetapi pada prinsipnya hak-hak minoritas pun harus tetap dijaga, dihormati, dan pun dilindungi. Kelompok minoritas dapat diidentifikasikan dari suku, ras, agama, golongan, atau bahkan opsi politiknya.

Walau menjadi minoritas dalam sebuah negara, bukan berarti mereka tidak mempunyai hak dan keharusan yang sama sebagai penduduk negara dikomparasikan dengan pihak mayoritasnya.

5. Jaminan Hak Asasi Manusia (HAM)
Hak asasi insan atau HAM adalahhak-hak dasar untuk seluruh insan yang ada semenjak lahir sebagai karunia Tuhan. Hak asasi insan tiap penduduk negara mesti dipastikan oleh pemerintah.

Apalagi dalam negara demokrasi, tentu garansi HAM wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Hak-hak dasar tiap penduduk negara mesti dipertahankan dan dilindungi, contohnya ialah hak hidup, hak berpendapat, hak mendapat pendidikan, hak berkeyakinan dan sebagainya.

6. Pemilihan yang Bebas, Adil, dan Jujur

Prinsip demokrasi di Indonesia berikutnya ialah adanya pemilihan yang bebas, adil, dan jujur. Dalam menjalankan pemilu baik pilpres (pemilu presiden), pilkada (pemilu kepala daerah), atau pileg (pemilu legislatif), dilakukan asas luber jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil).

Asas luber jurdil ini mesti ditegakkan dan diterapkan oleh tiap penduduk negara. Pemilihan mesti mempunyai sifat bebas tanpa adanya paksaan, jujur tanpa adanya kecurangan, serta adil tanpa adanya tekanan.

7. Persamaan di Depan Hukum


Dalam negara demokrasi, urgen untuk merealisasikan prinsip persamaan di depan hukum. Hukum mesti dapat ditegakkan setegak-tegaknya, tanpa pandang bulu siapa orang yang diadili dalam sistem peradilan.

Artinya seluruh orang memiliki status yang sama di mata hukum, tanpa memandang status, kasta, jabatan, atau kekayaan. Pejabat, pengusaha, atau rakyat kecil memiliki status yang sama pada proses pengadilan.

8. Proses Hukum yang Wajar
Prinsip demokrasi berikutnya ialah proses hukum yang wajar. Yang dimaksud prinsip ini ialah hukum mesti ditegakkan dengan semestinya, dengan membela kebenaran dan menghukum yang salah.

Pada prakteknya, aparat dan penegak hukum belum dapat menerapkan proses ini, sebab masih tidak sedikit praktek suap dan korupsi. Ada permasalahan hukum yang tidak diproses, kebalikannya ada pun kasus-kasus kriminalisasi figur tertentu. Hal ini pasti tidak boleh terjadi bila hendak menerapkan prinsip demokrasi secara umum.

9. Pembatasan Pemerintah Secara Konstitusional

Prinsip demokrasi berikutnya ialah pembatasan pemerintah secara konstitusional. Adanya konstitusi urgen sebagai dasar hukum negara yang mesti dipatuhi segenap unsur bangsa.

Konstitusi memuat aturan-aturan yang mesti dijalankan, sekaligus menjadi instrumen guna membatasi dominasi pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menjalankan kuasanya karena diberi batas oleh aturan konstitusi.

10. Pluralisme Sosial, Ekonomi, dan Politik

Dalam negara demokrasi, prinsip pluralisme mesti dijalankan dan ditegakkan. Apalagi pada negara yang beragam, pluralisme urgen untuk diterapkan, baik pada bidang sosial, ekonomi, dan politik.

Untuk itu betapa baiknya andai sebuah perbedaan malah dijadikan sebagai perangkat pemersatu bangsa. Hal ini cocok dengan semboyan negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda namun tetap satu jua.

11. Nilai-Nilai Toleransi, Pragmatisme, Kerjasama, dan Mufakat

Prinsip demokrasi secara umum yang terakhir ialah nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Poin-poin itu menjadi karakteristik negara demokrasi yang diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Toleransi adalahsifat menghargai perbedaan. Pragmatisme berarti mengkhususkan kemanfaatan secara umum. Kerjasama berarti saling bahu membahu untuk menjangkau kepentingan bersama. Sementara mufakat berarti hasil yang dimunculkan dari proses musyawarah bersama.

Prinsip-prinsip tersebut urgen untuk dijalankan dan ditegakkan guna mengarah ke sistem demokrasi yang baik dan benar untuk seluruh rakyatnya.

Posting Komentar untuk "Prinsip-Prinsip Demokrasi di Indonesia Secara Umum dan Universal"