Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Urusan Pemerintah Pusat Beserta Contoh Tugas dan Kewenangannya

Dunia-Pendidik.Com - Indonesia adalah negara demokrasi yang berbentuk republik. Dalam mengadakan sistem pemerintahannya, ada pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Urusan pemerintah pusat pun bertolak belakang dengan hal pemerintah daerah.

Pengertian pemerintah pusat menurut keterangan dari UU Nomor 23 Tahun 2014 ialah presiden yang memegang dominasi pemerintahan negara Republik Indonesia yang ditolong oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Urusan Pemerintah Pusat Beserta Contoh Tugas dan Kewenangannya

Yang dimaksud dominasi pemerintahan ialah berbagai kewenangan hal pemerintahan. Sedangkan menteri adalah pembantu presiden dalam rangka mengadakan urusan pemerintah tertentu.

Urusan pemerintahan pusat terdiri atas hal pemerintahan absolut, hal pemerintahan konkuren, dan hal pemerintahan umum. Pemerintahan absolut ialah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, hal pemerintahan konkuren dipecah menjadi hal pemerintahan pusat dan daerah, sementara urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan Pemerintah Pusat

Secara umum ada 3 pembagian pemerintah pusat yakni hal pemerintahan pusat, hal pemerintahan konkuren, dan hal pemerintahan umum.

Pemerintahan Absolut

Urusan pemerintah pusat yang kesatu ialah pemerintahan absolut. Hal ini menjadi kewenangan pemerintah pusat sepenuhnya, baik diurus sendiri atau melewati instansi vertikal yang terdapat di daerah. Pemerintah pusat memeliki wewenang sarat pada hal pemerintahan absolut.

Adapun yang tergolong dalam kelompok urusan pemerintahan absolut antara beda terdiri dari :

1. Politik Luar Negeri

Politik luar negri menjadi kewenangan pemerintah pusat sepenuhnya. Beberapa kepandaian pemerintah pusat pada hal politik luar negeri contohnya mengusung pejabat diplomatik, menciptakan kerjasama dengan negara lain, menetapkan kepandaian dagang dengan pihak asing atau menunjuk penduduk negara dalam konferensi internasional.

2. Pertahanan

Urusan pertahanan negara jelas jadi tugas pemerintah pusat yang jangan disepelekan. Hal ini dilaksanakan dengan memperkuat pasukan militer untuk kebutuhan pertahanan, wujudnya dapat untuk mengaku perang, menciptakan perdamaian, serta memutuskan wajib militer andai diperlukan.

3. Keamanan

Sama dengan pertahanan, pemerintah pusat pun berwenang dalam urusan ketenteraman negara. Hal ini diwakili dengan instansi kepolisian, wujudnya dapat dengan memutuskan kebijakan ketenteraman nasional, menindak semua pelanggar hukum, serta membasmi organisasi kriminal yang berbahaya.

4. Yustisi

Yustisi atau peradilan negara jadi salah satu misal urusan pemerintahan absolut. Wujudnya dapat dilakukan dengan menegakkan lembaga peradilan, mengusung atau membebastugaskan hakim dan jaksa, serta sehubungan pula dengan evolusi aturan undang-undang.

5. Moneter dan Fiskal Nasional

Pemerintah pusat pun bertugas dalam hal moneter dan fiskal nasional. Urusan ini mencakup tugas-tugas laksana menilai nilai mata uang, mencetak mata uang, menetapkan kepandaian moneter, dan pun mengendalikan peredaran mata uang.

6. Agama

Yang terakhir, hal agama pun termasuk hal pemerintahan absolut. Hal ini sehubungan dengan keweangan memutuskan hari cuti keagamaan yang berlaku secara nasional, menetapkan kepandaian dalam proses menyelenggarakan pekerjaan keagamaan.
Pemerintahan Konkuren

Urusan pemerintah pusat yang kedua ialah urusan pemerintahan konkuren. Yang dimaksud hal pemerintahan konkuren ialah urusan dan kewenangan dari pemerintah pusat yang diciptakan atau dipecah menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Urusan ini pun jadi dasar dilaksanakannya otonomi daerah. Secara umum, hal pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan wilayah terdiri atas hal pemerintahan mesti dan hal pemerintahan pilihan.

Yang tergolong urusan pemerintahan wajib, baik pada bidang pelayanan atau bukan pelayanan, antara lain ialah sebagai inilah :
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Pekerjaan umum dan pengaturan ruang
  • Perumahan rakyat dan area permukiman
  • Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat
  • Sosial
  • Tenaga kerja
  • Pemberdayaan wanita dan pelindungan anak
  • Pangan
  • Pertanahan
  • Lingkungan hidup
  • Administrasi kependudukan dan pendaftaran sipil
  • Pemberdayaan masyarakat dan desa
  • Pengendalian warga dan family berencana
  • Perhubungan
  • Komunikasi dan informatika
  • Koperasi, usaha kecil, dan menengah
  • Penanaman modal
  • Kepemudaan dan olahraga
  • Statistik
  • Persandian
  • Kebudayaan
  • Perpustakaan
  • Kearsipan

Sementara yang tergolong dalam kelompok urusan pemerintahan opsi antara lain ialah sebagai inilah :
  • Kelautan dan perikanan
  • Pariwisata
  • Pertanian
  • Kehutanan
  • Energi dan sumber daya mineral
  • Perdagangan
  • Perindustrian
  • Transmigrasi

Pemerintahan Umum

Urusan pemerintahan pusat yang ketiga ialah urusan pemerintahan umum. Yang dimaksud hal pemerintahan umum ini ialah urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Dalam menjalankan rusan pemerintahan umum, presiden juga ditolong oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah masing-masing. Gubernur bertanggung jawab untuk presiden melewati menteri, sementara bupati/wali kota bertanggung jawab untuk menteri melewati gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Adapun yang tergolong dalam hal pemerintahan umum antara lain ialah sebagai inilah :
  1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan keawetan nasional dalam rangka memantapkan pelaksanaan Pancasila, pengamalan UUD 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI.
  2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
  3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan kelompok lainnya untuk mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional.
  4. Penanganan konflik sosial sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.
  5. Koordinasi pengamalan tugas antarinstansi pemerintahan yang terdapat di wilayah wilayah provinsi dan wilayah kabupaten/kota untuk menuntaskan permasalahan yang timbul dengan menyimak prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman wilayah sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan.
  6. Pengembangan kehidupan demokrasi menurut Pancasila.
  7. Pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan yang bukan adalah kewenangan wilayah dan tidak dilakukan oleh instansi vertikal.

Nah itulah referensi 3 hal pemerintah pusat beserta misal tugas, wewenang dan keterangan lengkapnya. Semoga dapat jadi referensi dan meningkatkan wawasan pengetahuan.

Posting Komentar untuk "Urusan Pemerintah Pusat Beserta Contoh Tugas dan Kewenangannya"