Asas Otonomi Daerah di Indonesia Beserta Dasar Hukum dan Prinsipnya

Dunia-Pendidik.Com - Otonomi daerah ialah hak, wewenang, dan keharusan pemerintah wilayah untuk menata dan mengurus lokasi tinggal tangganya sendiri. Pelaksanaan otonomi wilayah di Indonesia telah ditata dalam undang-undang, dengan berpegang teguh pada asas-asas dan prinsip-prinsip tertentu.

Asas Otonomi Daerah di Indonesia Beserta Dasar Hukum dan Prinsipnya

Adapun pengertian dan definisi otonomi wilayah secara umum ialah hak, wewenang, dan kewajiban wilayah otonom untuk menata dan mengurus sendiri hal pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat cocok dengan ketentuan perundang-undangan.

Hal-hal berhubungan pelaksanaan otonomi wilayah di Indonesia telah ditata dalam landasan hukum laksana UUD 1945, ketetapan MPR RI, dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Tentunya ada asas-asas dan prinsip-prinsip yang dipegang teguh dalam pengamalan otonomi wilayah di Indonesia ini.

Diharapkan destinasi otonomi wilayah dapat menambah pelayanan masyarakat, mengembangkan kehidupan berdemokrasi, memeratakan pembangunan daerah, mendorong pemberdayaan masyarakat sampai menumbuhkan kreativitas masyarakat.
asas otonomi daerah.

Asas Otonomi Daerah di Indonesia

Terdapat 3 asas pengamalan otonomi wilayah di Indonesia yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Berikut adalahpenjelasan asas-asas otonomi wilayah selengkapnya.

1. Asas Desentralisasi

Asas otnomi wilayah yang kesatu ialah asas desentralisasi. Asas ini adalahpenyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat untuk daerah-daerah otonom untuk menata dan mengurus hal pemerintahannya dalam sistem negara kesatuan.

Penggunaan asas ini urgen untuk memperpendek jalur birokrasi yang rumit dari pemerintah wilayah ke pemerintah pusat, serta meminimalisir beban pemerintah pusat dalam mengurus hal negara. Selain tersebut juga akan terbuat harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah.

2. Asas Dekonsentrasi

Selanjutnya terdapat asas dekonsentraso. Asas ini merupakan format pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat pada pemerintah wilayah atau dari badan otonom untuk menata dan mengurus hal sektor administrasi dalam sistem negara kesatuan.

Pada asas ini, kontak langsung antara rakyat dan pemerintah menjadi lebih sering. Di samping itu, asas dekonsentrasi ini bisa menjadi perangkat yang efektif untuk mengawal persatuan dan kesatuan, sebab adanya perlengkapan politik di distrik daerah.

3. Asas Medebewind (Tugas Pembantuan)
Asas otonomi wilayah yang terakhir ialah asas tugas pembantuan atau dikenal dengan sebutan asas medewind. Asas ini merupakan format penugasan dari pemerintah pusat kepada wilayah otonom untuk mengemban sebagian hal pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Asas ini adalahsuatu asas dasar hukum otonomi wilayah yang mempunyai sifat menolong pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya dalam mengadakan negara atau wilayah melalui kewenangan yang dipunyai oleh pemerintah atau badan otonom yang dimintai bantuannya tersebut.

Prinsip Otonomi Daerah

Terdapat 3 prinsip pengamalan otonomi wilayah di Indonesia, yaitu prinsip otonomi wilayah yang luas, yang nyata, dan yang bertanggungjawab. Berikut adalah penjelasan prinsip-prinsip otonomi wilayah selengkapnya.

1. Otonomi yang Luas
Prinsip otonomi wilayah yang kesatu ialah prinsip otonomi yang seluas-luasnya. Maksudnya berarti wilayah otonom diserahkan kewenangan mengurus dan menata semua hal pemerintahan seluas-luasnya, kecuali yang menjadi hal pemerintah pusat yang diputuskan dalam undang-undang pemerintahan daerah.

2. Otonomi yang Nyata

Berikutnya terdapat prinsip otonomi yang nyata. Pelaksanaan otonomi secara nyata dibutuhkan sesuai dengan kondisi dan situasi objektif di daerah, serta dicocokkan dengan ciri, karakteristik, dan potensi kekayaan tiap wilayah masing-masing.

3. Otonomi yang Bertanggungjawab

Prinsip otonomi wilayah yang terakhir ialah prinsip otonomi yang bertanggungjawab. Dengan kata lain, pengamalan otonomi wilayah yang dilaksanakan harus sejalan dan selaras dengan destinasi dan maksud pemberian otonomi secara nasional. 

Dasar Hukum Otonomi Daerah

Berikut merupakan sejumlah dasar hukum otonomi wilayah di Indonesia yang tecantum dalam UUD 1945, ketetapan MPR RI atau melewati peraturan perundang-undangan lainnya.
  • UUD 1945 pasal 18 ayat 1-7
  • UUD 1945 pasal 18A ayat 1 dan 2
  • UUD 1945 pasal 18B ayat 1 dan 2
  • Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 mengenai Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI.
  • UU No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah.

Nah itulah referensi tentang asas-asas otonomi daerah, dasar hukum otonomi wilayah serta prinsip-prinsip otonomi wilayah di Indonesia. Pelaksanaan otonomi wilayah penting dilaksanakan untuk memberi wewenang pada pemerintah wilayah mengurus sendiri lokasi tinggal tangganya.                       

Belum ada Komentar untuk "Asas Otonomi Daerah di Indonesia Beserta Dasar Hukum dan Prinsipnya"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel