Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal di Indonesia dan Penjelasannya

Dunia-Pendidik.Com - Di Indonesia, ada 2 (dua) jenis pembagian kekuasaan, yaitu pembagian dominasi secara vertikal dan secara horizontal. Pembagian kekuasaan dilaksanakan untuk menghindari pemusatan dominasi pada pihak atau lembaga tertentu. Kali ini bakal khusus dijabarkan mengenai pembagian dominasi secara horizontal di Indonesia.

Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal di Indonesia dan Penjelasannya

Pengertian pembagian dominasi adalah suatu proses guna membagi wewenang yang dipunyai negara menjadi sejumlah bagian untuk diserahkan kepada sejumlah lembaga negara. Konsep pembagian dominasi di Indonesia memang dipisahkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pembagian dominasi secara vertikal dan secara horizontal.

Fungsi pembagian dominasi ini dilakukan untuk menghindari pemusatan dominasi dan wewenang pada satu pihak atau lembaga tertentu. Hal ini pun bertujuan guna menciptakan ekuilibrium dan kestabilan pada tiap-tiap pemegang dominasi yang diberikan.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, pembagian dominasi secara horizontal adalahjenis pemisahan dominasi yang didasarkan pada faedah lembaga-lembaga tertentu. Tentunya segala sesuatu berhubungan pembagian kekuasaan, baik secara vertikal atau horizontal, seluruh sudah ditata dalam undang-undang.

Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal

Pengertian dan Definisi Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal

Pembagian dominasi secara horizontal adalah pembagian dominasi menurut faedah dari lembaga tertentu, laksana eksekutif, legislatif atau yudikatif, yang tergolong dalam Trias Politika. Jenis pembagian dominasi horizontal pun dapat diterapkan dalam lingkup pemerintah pusat atau pemerintah daerah, cocok yang tertera dalam UUD 1945.

Pembagian dominasi secara horizontal di tingkat pusat dilangsungkan di antara lembaga-lembaga yang sederajat. Selain tersebut juga terjadi pergeseran berhubungan pembagian dominasi secara horizontal ini. Jika dulunya melulu ada 3 jenis kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maka sekarang ada 6 jenis pembagian dominasi secara horizontal.

Macam-Macam Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal

1. Kekuasaan Eksekutif
Kekuasaan eksekutif merupakan dominasi yang mempunyai wewenang guna menjalankan undang-undang dan segala format penyelenggaraan pemerintahan negara. Pemegang dominasi eksekutif ialah seorang Presiden atau kepala negara.

Hal ini cocok dengan yang tertera dalam pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi bahwa Presiden Republik Indonesia memegang dominasi pemerintahan menurut keterangan dari Undang-Undang Dasar.

2. Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan legislatif merupakan dominasi yang merancang, mengusulkan, dan merangkai undang-undang. Pemegang dominasi legislatif di Indonesia ialah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Hal ini cocok dengan yang tertera dalam pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang dominasi membentuk undang-undang.

3. Kekuasaan Yudikatif
Kekuasaan yudikatif merupakan dominasi yang memiliki faedah dalam mengadakan peradilan, untuk mendirikan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini pun sering disebut dominasi kehakiman. Pemegang dominasi kehakiman di Indonesia ialah Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal ini cocok dengan yang tertera dalam pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi bahwa dominasi kehakiman dilaksanakan oleh suatu Mahkamah Agung dan badan peradilan yang sedang di bawahnya.

4. Kekuasaan Konstitutif
Kekuasaan konstitutif merupakan dominasi yang berwenang untuk mengolah dan memutuskan Undang-Undang Dasar (UUD). Pemegang dominasi konstitutif di Indonesia ialah Majelis Perwakilan Rakyat (MPR).

Hal ini cocok dengan yang tertera dalam pasal 3 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengolah dan memutuskan Undang-Undang Dasar.

5. Kekuasaan Eksaminatif
Kekuasaan eksaminatif merupakan dominasi yang bermanfaat melakukan penyelenggaraan pengecekan atas suatu format pengelolaan dan tanggung jawab tentang finansial negara. Kekuasaan ini pun sering disebut dominasi inspektif. Pemegang dominasi eksaminatif di Indonesia ialah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal ini cocok dengan yang tertera dalam pasal 23E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi bahwa untuk mengecek pengelolaan dan tanggung jawab tentang finansial negara diselenggarakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

6. Kekuasaan Moneter

Kekuasaan moneter merupakan dominasi menetapkan dan mengemban suatu format kebijakan moneter, menata dan mengawal kelancaran sistem pembayaran, serta memelihata kestabilan nilai rupiah. Pemegang dominasi moneter di Indonesia ialah Bank Indonesia (BI).

Nah itulah referensi tentang pembagian dominasi secara horizontal di Indonesia beserta konsep dan keterangan lengkapnya. Jika diputuskan secara singkat, definisi pembagian dominasi secara horizontal adalahsuatu pembagian dominasi yang didasarkan pada faedah tiap lembaga, meliputi dominasi eksekutif, legislatif, yudikatif, konstitutif, eksaminatif, dan moneter.                       

Belum ada Komentar untuk "Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal di Indonesia dan Penjelasannya"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel