Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal di Indonesia dan Penjelasannya

Dunia-Pendidik.Com - Pada suatu negara, lazimnya ada pembagian dominasi untuk memberi batas adanya dominasi absolut. Di Indonesia, ada 2 (dua) jenis pembagian kekuasaan, yaitu pembagian dominasi secara vertikal dan secara horizontal. Kali ini bakal khusus dijabarkan mengenai pembagian dominasi secara vertikal di Indonesia.

Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal di Indonesia dan Penjelasannya

Dalam konsep pembagian dominasi di Indonesia, memang dipisahkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pembagian dominasi secara vertikal dan horizontal. Adapun pengertian pembagian kekuasaan ialah proses membagi wewenang yang dipunyai negara menjadi sejumlah bagian untuk diserahkan kepada sejumlah lembaga negara.

Fungsi pengamalan pembagian dominasi di Indonesia ialah untuk menghindari pemusatan dominasi dan wewenang pada satu pihak atau lembaga tertentu. Dengan kata lain, tiap pemegang kekuasaan dapat saling mengoreksi satu sama lain, cocok sistem dan formalitas yang disepakati.

Untuk pembagian dominasi secara vertikal adalah jenis pemisahan dominasi yang didasarkan pada tingkatannya, yaitu pada tiap-tiap wilayah administrasi. Tentunya segala sesuatu berhubungan pembagian kekuasaan, baik secara vertikal atau horizontal, seluruh sudah ditata dalam undang-undang.

Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal

Pengertian dan Definisi Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal

Pembagian dominasi secara vertikal adalah pembagian dominasi menurut keterangan dari tingkatnya, yakni pembagian dominasi antara sejumlah tingkatan kekuasaan. Negara Indonesia terbagi atas sejumlah daerah provinsi, yang kemudian dipecah lagi menjadi tingkat kabupaten/kota.

Hal ini cocok dengan apa yang tercantum dalam pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang mengaku bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dipecah atas daerah-daerah provinsi dan wilayah provinsi dipecah atas kabupaten dan kota. Keadaan ini yang menciptakan adanya pembagian dominasi secara vertikal.

Tiap wilayah tersebut mempunyai pemerintahan wilayah masing-masing, baik pemprov (pemerintahan provinsi), pemkab (pemerintahan kabupaten) atau pemkot (pemerintahan kota). Tentunya segala sesuatu tentang pemerintah wilayah sudah ditata dalam ketentuan perundang-undangan.


Faktor Penyebab Penerapan Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal

Adanya pembagian dominasi secara vertikal pun dikarenakan penerapan asas desentralisasi atau pengamalan asas otonomi wilayah di Indonesia. Hal ini tercantum pun dalam pasal 18 ayat (5) UUD 1945 yang mengaku bahwa pemerintah wilayah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali hal pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai hal pemerintah pusat.

Adapun definisi desentralisasi dalam konsep pemerintahan didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat untuk pemerintah wilayah dalam mengurusi urusan lokasi tinggal tangganya sendiri, berdasar dari adanya prakarsa dan aspirasi dari rakyat, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Maka dari itu, pembagian dominasi secara vertikal dapat ditafsirkan bahwa dominasi yang ada dipecah secara teritorial atau menurut pada distrik kekuasaannya, yakni adanya pemerintah pusat dan pemerintah wilayah (pemda) di tiap-tiap wilayah administrasinya.

Nah itulah referensi tentang pembagian dominasi secara vertikal di Indonesia beserta konsep dan keterangan lengkapnya. Jika diputuskan secara singkat, definisi pembagian dominasi secara vertikal adalah suatu pembagian dominasi yang didasarkan pada tingkatan daerahnya masing-masing.                       

Belum ada Komentar untuk "Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal di Indonesia dan Penjelasannya"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel