Perbedaan Negara Demokrasi dan Negara Otoriter Beserta Contohnya

Dunia-Pendidik.Com - Tiap negara memiliki format pemerintahan masing-masing, dua sistem yang tidak jarang dianut oleh negara di dunia ialah sistem demokrasi dan otoriter. Keduanya adalah sistem pemerintahan yang berbeda serta memiliki tidak sedikit perbedaan dari sekian banyak  aspek dan kriteria.

Perbedaan Negara Demokrasi dan Negara Otoriter Beserta Contohnya

Secra umum definisi demokrasi ialah negara yang format pemerintahan atau sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat. Demokrasi merupakan format pemerintahan yang dijalankan dari rakyat, oleh rakyat, dan guna rakyat. Artinya dominasi tertinggi di negara demokrasi terdapat di tangan rakyat.

Sementara negara Otoriter adalah negara yang format kekuasaannya mempunyai sifat terpusat. Kekuasaan otoriter berkebalikan dengan sistem demokrasi, sebab kekuasaan otoriter merupakan dominasi yang terpusat dan tidak menyaksikan kebebasan pribadi lainnya. Semua keputusan dan kebijakan diciptakan oleh pihak penguasa.

Tentu ada tidak sedikit perbedaan antara negara demokrasi dan negara otoriter. Hal ini sebab dua sistem pemerintahan tersebut sangat berbeda satu sama lain. Jika demokrasi mengedepankan asas musyawarah dan keputusan bersama, maka negara otoriter melulu menurut keputusan dan kepentingan pemerintah yang berkuasa saja.

Perbedaan Negara Demokrasi dan Negara Otoriter

Berikut ini bakal dibagikan sejumlah perbedaan negara demokrasi dan negara otoriter beserta misal dan penjelasannya lengkap.

Pemilihan Kepala Negara

Perbedaan negara demokrasi dan negara otoriter dapat disaksikan dari teknik pemilihan kepala negaranya. Pada negara demokrasi, pemilihan kepala negara dilaksanakan lewat cara pemilihan umum atau pemilu secara demokratis oleh warga, dengan kriteria suara terbanyak atau beberapa besar yang terpilih.
 
Pemilu melulu dijalankan sebagai prosedur untuk melanjutkan keabsahan penguasa atau pemerintahan yang telah ada, bahkan terkadang tidak dilaksanakan pemilu sama sekali.

Lama Periode Kepala Negara

Pada negara demokrasi, lama periode kepala negara atau presiden diberi batas secara teratur, lazimnya sekitar 4 hingga 5 tahun saja. Di Indonesia, masa jabatan presiden selaku kepala negara melulu 5 tahun saja, dan hanya dapat terpilih dalam 2 periode saja.

Sementara pada negara otoriter, tidak terdapat batasan berhubungan kepemimpinan penguasa negara. Tidak ada peralihan pimpinan negara sebab penguasa atau diktator tidak inginkan melepas jabatannya, sehingga dilangsungkan sampai batas masa-masa yang tidak dapat ditentukan.

Kebebasan Pers dan Media

Adanya kemerdekaan pers dan media menjadi di antara perbedaan negara otoriter dan negara demokrasi yang sangat utama. Di negara demokrasi, terdapat kemerdekaan pers dan media. Pers dan jurnalis bebas mengabarkan pengelolaan negara oleh pemerintah.

Sementara di negara otoriter, tidak ada kemerdekaan pers. Pemerintahan berlangsung tertutup dan tidak dapat diberitakan oleh pers. Hal ini menciptakan publik tidak mengetahui kepandaian pemerintahan. Pers juga dibungkan supaya tidak mengkritik dan melawan pemerintah.

Kekuasaan Tertinggi

Kekuasaan tertinggi di negara demokrasi terdapat di tangan rakyat. Hal ini cocok dengan definisi demokrasi yang didefinisikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan guna rakyat. Kedaulatan rakyat menjadi pemegang dominasi tertinggi di negara demokrasi.

Hal ini bertolak belakang dengan pemegang dominasi tertinggi di negara otoriter, yaitu pihak penguasa. Pemerintahan memegang kendali sarat pada seluruh aset dan sumber daya di semua negeri. Kekuasaan pemerintah atau penguasa tidak terdapat batasnya di negara tersebut.

Fungsi Hukum

Hukum adalah serangkian ketentuan yang berlaku di distrik atau negara tertentu. Di negara demokrasi, faedah hukum urgen sebagai instrumen penyelenggara kehendak rakyat, sampai-sampai semua warga beraksi sesuai aturan yang berlaku.

Hal tersebut bertolak belakang dengan faedah hukum yang terdapat di negara otoriter. Fungsi hukum di negara otoriter dipakai sebagai legitimasi program penguasa. Hukum dipakai secara sewenang-wenang dan sepihak demi kepentingan pihak penguasa.

Ada Tidaknya Pembagian Kekuasaan

Negara demokrasi dan otoriter dapat dibedakan menurut keterangan dari ada tidaknya pembagian kekuasaannya. Pada negara demokrasi, ada pembagian dominasi di tiap lembaga tertentu, laksana eksekutif, legislatif dan yudikatif, sampai-sampai tidak ada dominasi mutlak.

Sedangkan pada negara otoriter, tidak ada pembagian kekuasaan. Semua dominasi dipusatkan pada satu orang atau satu pihak tertentu yang berkuasa saja, sampai-sampai pihak itu memiliki dominasi yang mutlak dan absolut.

Ada Tidaknya Perbedaan dan Keanekaragaman

Pada negara demokrasi, terdapat tidak sedikit perbedaan pendapat dari tokoh-tokoh politik. Pemerintah yang berkuasa juga memaklumi dan mengakui perbedaan itu serta memandang adanya keanekaragaman sebagai urusan yang wajar.

Di negara otoriter, berlaku sebaliknya. Penguasa umumnya membangkang adanya perbedaan atau keanekaragaman. Jika terdapat yang mempunyai pendapat dan sikap yang bertolak belakang dengan penguasa, maka orang tersebut akan ditangani dan segera ditumpas.

Sifat Badan Peradilan
 
Tidak terdapat intervensi hukum dari pihak beda terhadap proses peradilan yang berjalan. Semua aturan hukum dan peradilan mesti dilangsungkan adil, jujur, dan tanpa intervensi.

Kondisi ini tidak dapat ditemukan di negara otoriter. Badan peradilan pada negara otoriter tidak mempunyai sifat bebas. Artinya, tidak jarang terjadi intervensi dari pihak penguasa atau pihak lainnya pada proses hukum dan peradilan di suatu negara otoriter.

Asas Konstitusional
 
Artinya segala penyelanggaraan pemerintahan mempunyai dasar hukumnya dan mesti cocok dengan konstitusi, misalnya andai di Indonesia mesti cocok UUD 1945.

Sementara di negara otoriter, pemerintahan tidak berlandaskan konstitusional.

Jumlah Partai Politik

Pada negara demokrasi mempunyai partai politik yang jumlahnya lebih dari satu. Misalnya di Amerika Serikat, terdapat 2 partai politik yaitu partai Demokrat dan partai Republik. Di Indonesia, jumlah partai politik lebih tidak sedikit lagi, pernah menjangkau lebih dari 20 parpol.

Sedangkan di negara otoriter, lazimnya ada 1 partai politik saja. Sistem yang digunakan ialah hanya 1 partai politik atau mungkin sejumlah partai politik, namun melulu ada 1 partai yang memonopoli dominasi dibanding partai beda yang melulu jadi prosedur saja.

Fungsi Partai Politik
Di negara demokrasi, faedah partai politik ialah sebagai sarana komunikasi timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat. Partai politik pun memberi pendidikan dan pembelajaran politik untuk orang awam serta sosialisasi bersangkutan kepandaian politik.

Sementara faedah partai politik di negara otoriter agak berbeda. Partai politik lebih menge-depankan faedah sebagai sarana pendoktrinan pemerintah untuk masyarakat. Artinya partai politik menyokong penuh kepandaian pemerintah tanpa adanya partai yang menjadi oposisi.

Penyelesaian Masalah

Negara demokrasi mengerjakan penyelesaian masalah melewati jalur demokratis dan musyawarah. Umumnya penyelsaian sebuah masalah dilaksanakan lewat perundingan atau diskusi secara damai sampai menemukan sebuah solusi bareng yang disepakati.

Di negara otoriter, solusi masalah ditetapkan secara sepihak oleh penguasa yang sedang berkuasa. Tidak terdapat diskusi atau musyawarah secara bersama, sebab penguasa memiliki dominasi mutlak sampai-sampai penguasa yang menyimpulkan suatu masalah secara sepihak.

Sistem Politik
Sistem politik pada negara demokrasi berlandaskan pada keputusan rakyat dalam memungut keputusan melewati perwakilan rakyat. Artinya rakyat mempunyai perwakilan lewat parlemen guna menilai aturan dan keputusan yang memprovokasi orang banyak.

Sementara sistem politik pada negara otoriter melulu berlandaskan pada keputusan penguasa tanpa menyimak aspirasi rakyat. Rakyat tidak mempunyai perwakilan untuk menyerahkan suara aspirasi, sampai-sampai penguasa yang mutlak menciptakan aturan dan kebijakan.

Jaminan HAM

Negara demokrasi paling menjunjung tinggi HAM atau hak asasi manusia. Pemerintah melewati instrumennya memastikan perlindungan dan penegakkan HAM untuk semua penduduk negara tanpa terkecuali. Jika ada permasalahan pelanggaran HAM, pemerintah wajib guna menuntaskannya.

Sementara di negara otoriter, tidak ada garansi perlindungan HAM atau hak asasi manusia. Pemerintah yang berkuasa malah kerap mengerjakan pelanggaran HAM pada warganya yang dirasakan menentang atau membahayakan pihak penguasa.

Kebebasan Berpendapat
Dalam negara demokrasi, terdapat kemerdekaan berpendapat untuk warganya. Tiap orang berhak mengucapkan aspirasi dan pendapat di muka umum, lewat orasi atau demonstrasi. Semua kegiatan itu dipastikan oleh hukum dan undang-undang.

Sedangkan di negara otoriter, tidak ada kemerdekaan berpendapat untuk warganya. Tiap orang dilarang mengucapkan aspirasi yang mengkritik pemerintah di muka umum. Pihak penguasa bakal menumpas pihak-pihak yang mengkritiknya.

Nah itulah referensi tentang perbedaan negara demokrasi dan negara otoriter beserta misal dan keterangan lengkapnya. Ada tidak sedikit perbedaan demokrasi dan otoriter disaksikan dari pemilihan kepala negara, lama periode pemimpin, terdapat tidaknya kemerdekaan pers, faedah partai politik, sistem politik, dan beda sebagainya.                       

Belum ada Komentar untuk "Perbedaan Negara Demokrasi dan Negara Otoriter Beserta Contohnya"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel