Upaya Penegakan HAM di Indonesia Beserta Contoh & Penerapannya

Dunia-pendidik.Com - HAM adalah hak dasar yang dipunyai oleh setiap insan sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Pemerintah mesti berupaya untuk mengayomi dan menegakan hak-hak asasi untuk setiap penduduk negaranya. Upaya pemerintah dalam menegakan HAM di Indonesia dilaksanakan melalui sekian banyak  cara, seperti menyusun komisi nasional dan peradilan HAM.

Upaya Penegakan HAM di Indonesia Beserta Contoh & Penerapannya

Ada sejumlah macam-macam HAM secara umum, yaitu hak individu (personal rights), hak ekonomi (property rights), hak politik (political rights), hak persamaan hukum (legal equality rights), hak sosial kebiasaan (social culture rights), serta hak mendapat perlakuan yang pantas di peradilan (procedural rights).

Meski begitu, masih tidak jarang terjadi pelanggaran HAM yang dikarenakan sekian banyak  faktor.

Untuk itu, pemerintah mesti tegas dalam menegakan HAM, supaya hak tiap penduduk terlindungi dan andai ada pelanggaran HAM mesti ditindak tegas sampai-sampai tidak bakal terulang. Ada sekian banyak  metode dan teknik yang dilaksanakan oleh pemeirntah dalam rangka upaya penegakan HAM di Indonesia, baik lewat jalur undang-undang, menyusun lembaga dan peradilan HAM sampai lewat edukasi anak umur dini.

Upaya Penegakan HAM di Indonesia

Berikut ini adalah pembahasan tentang upaya perlindungan dan penegakan hak asasi insan di Indonesia yang dilaksanakan oleh pemerintah beserta misal penerapannya lengkap.

1. Melalui Undang-Undang

Upaya penegakan HAM yang kesatu dilaksanakan melalui undang-undang yang menyematkan instrumen HAM. Undang-undang adalahperaturan hukum yang mesti ditaati di Indonesia. Terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang membicarakan tentang perlindungan dan penegakan hak asasi insan (HAM).

UUD 1945 Pasal 27-34, menata segala jenis hak-hak penduduk negara dalam segala aspek, laksana hak guna hidup, hak mendapat pendidikan, hak mendekap agama dan keyakinan, hak atas kemerdekaan berpendapat, hak guna berkeluarga, dan beda sebagainya.

UU No. 1 Tahun 1974, menata hak perkawinan atau pernikahan yang tergolong jenis hak personal.

TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998, menata hak asasi insan secara umum sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa.

UU. No. 39 Tahun 1999, menata hak asasi secara umum yang sekaligus merevisi TAP MPR tahun 1998, di antaranya menata hak guna hidup, hak guna berkeluarga, hak guna mendapat keadilan, dan hak atas kemerdekaan informasi.

UU No. 23 Tahun 2004, menata tentang penghapusan kekerasan dalam lokasi tinggal tangga.

UU No. 35 Tahun 2014, menata tentang hak asasi anak-anak, yaitu perlindungan anak serta hak anak guna hidup, tumbuh, dan berkembang.

2. Membentuk Komisi Nasional
Upaya pemerintah lainnya dalam menegakan HAM ialah dengan menyusun lembaga berhubungan penegakan HAM berupa komisi nasional (komnas). Beberapa lembaga berhubungan penegakan HAM ialah Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Komnas HAM, yaitu lembaga komisi nasional yang konsentrasi dalam penegakan dan perlindungan HAM serta penindakan pelanggaran HAM yang sudah terjadi.

Tugas Komnas HAM antara lain ialah melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah, menuntaskan masalah secara konsultasi maupun negosiasi, mengucapkan rekomendasi atas suatu permasalahan pelanggaran hak HAM untuk pemerintah dan DPR guna ditindaklanjuti serta memberi saran untuk pihak yang bermasalah untuk menuntaskan sengketa di pengadilan.

Komnas Perempuan, yaitu lembaga komisi nasional guna upaya penegakan HAM khusus untuk kaum perempuan. Tujuan Komnas Perempuan antara beda menghapus segala format kekerasan pada kaum perempuan, mendirikan hak asasi kaum wanita serta menambah upaya penanggulangan kekerasan terhadap perempuan.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yaitu lembaga komisi nasional untuk mengayomi dan mendirikan hak-hak untuk tiap anak di Indonesia. Tugas KPAI ialah mengawasi jalannya perlindungan anak dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat serta menekankan pentingnya edukasi anak umur dini pada orang tua di Indonesia.

3. Membentuk Pengadilan HAM

Upaya pemerintah dalam menegakan HAM selanjutnya ialah membentuk pengadilan HAM. Pengadilan HAM ini disusun menurut UU No. 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan HAM. Dalam menjalankan perannya, pengadilan ini berperan eksklusif dalam mengadili durjana genosida dan durjana terhadap kemanusiaan.

Pengadilan HAM bertugas dan berwenang mengecek dan menyimpulkan perkara pelanggaran hak asasi insan yang berat. Di samping itu, pengadilan HAM pun berwenang mengecek dan memutus perkara pelanggaran HAM yang dilaksanakan oleh penduduk negara Indonesia dan terjadi di luar batas teritorial distrik Indonesia.

4. Melalui Kerjasama Internasional

Selain mengerjakan upaya penegakan HAM di dalam negeri, Indonesia pun aktif mengerjakan kerjasama internasional dengan negara lain guna menegakan HAM di semua dunia. Artinya Indonesia pun berpartisipasi dalam mendirikan hak asasi insan secara global di dunia.

Salah satu wujudnya Indonesia mengecam perbuatan Israel yang mengerjakan invasi di Palestina dan melanggar hak-hak asasi rakyat Palestina sampai menelan tidak sedikit korban jiwa. Indonesia pun mengecam pemerintah Myanmar yang mengerjakan pembantaian pada ras Rohingya.

5. Melalui Proses Pendidikan
Upaya penegakan HAM juga dapat dilakukan melewati proses pendidikan, dapat dari edukasi formal maupun non-formal. Sosialisasi mengenai HAM mesti dimasukkan dalam latihan sekolah. Siswa mesti diberi materi mengenai hak asasi manusia supaya saling memuliakan hak rekan dan keluarganya.

Pembelajaran HAM dapat dimasukkan dalam latihan PPKn atau kewarganegaraan. Pemahaman konsep HAM sangat urgen untuk ditanamkan pada siswa semenjak dini, lagipula konsep HAM sendiri cocok dengan nilai-nilai Pancasila selaku dasar negara Indonesia.

Nah itulah referensi 5 upaya penegakan HAM di Indonesia oleh pemerintah beserta misal dan penjelasannya lengkap. Sebagai penduduk negara yang baik, kita pun harus turut serta dalam upaya mengayomi dan menegakan HAM, dibuka dari lingkungan selama kita.                

Belum ada Komentar untuk "Upaya Penegakan HAM di Indonesia Beserta Contoh & Penerapannya"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel