Prinsip Otonomi Daerah di Indonesia Beserta Penjelasannya

Dunia-Pendidik.Com - Otonomi wilayah adalah penyerahan hak dan wewenang dari pemerintah pusat pada wilayah otonomi guna mengurus hal pemerintahannya. Dalam menjalankan kepandaian otonomi daerah, terdapat sejumlah prinsip yang mesti dijalankan, di antaranya ialah prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata, dan bertanggungjawab.

Prinsip Otonomi Daerah di Indonesia Beserta Penjelasannya

Berdasarkan keterangan dari KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), definisi otonomi wilayah adalahpenyerahan hak, wewenang, dan kewajiban wilayah oleh pemerintah pusat untuk menata dan mengurus lokasi tinggal tangganya sendiri cocok dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ada sejumlah dampak positif otonomi daerah untuk masyarakat, misalnya menambah pelayanan publik, memajukan perekonomian rakyat, mengembangkan potensi daerah, dan memeratakan pembangunan daerah. Otonomi wilayah juga bisa memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam di tiap daerah.

Terdapat 3 (tiga) asas otonomi wilayah yang utama, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Selain tersebut juga ada sejumlah prinsip-prinsip dalam pengamalan otonomi wilayah di Indonesia, yang juga ditata dalam undang-undang.

Prinsip Otonomi Daerah

Berikut ini adalah 5 prinsip-prinsip pengamalan otonomi wilayah di Indonesia beserta penjelasannya lengkap.

1. Prinsip Otonomi yang Seluas-Luasnya
Prinsip otonomi wilayah yang kesatu ialah prinsip otonomi yang seluas-luasnya. Maksudnya wilayah otonom diserahkan kewenangan guna mengurus dan menata semua hal pemerintahan di luar yang menjadi hal pemerintah pusat yang diputuskan dalam undang-undang pemerintahan daerah.

Pemerintah wilayah mempunyai kewenangan untuk menciptakan kebijakan wilayah sendiri cocok aturan yang berlaku. Pemerintah wilayah pun diberi kewenangan seluas-luasnya, kecuali sejumlah urusan pemerintah pusat laksana hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan, agama, dan moneter.

2. Prinsip Otonomi yang Nyata

Prinsip otonomi wilayah yang kedua ialah prinsip otonomi yang nyata. Prinsip ini menilai kewenangan yang dipunyai oleh wilayah otonom guna menjalankan pemerintahan menurut pada tugas, wewenang, dan pun kewajiban yang sudah ada secara nyata.

Tiap wilayah diberi tugas dan kewenangan guna dapat mengembangkan potensi daerahnya yang telah disesuaikan dengan karakteristik daerah setiap dengan segala jenis potensinya.

3. Prinsip Otonomi yang Bertanggungjawab
Selanjutnya terdapat prinsip otonomi yang bertanggungjawab. Maksud dalam prinsip ini ialah otonomi wilayah dalam penyelenggaraannya mesti benar-benar sejalan dan cocok dengan destinasi dan maksud pemberian otonomi wilayah pada awalnya.

Otonomi wilayah mempunyai tujuan guna menyejahterakan masyarakat dan memajukan perekonomian daerah. Pemerintah wilayah harus meyakinkan bahwa kepandaian yang dibuat ialah untuk kepentingan rakyat dan kemajuan wilayah secara umum.

4. Prinsip Otonomi yang Dinamis
Pelaksanaan otonomi wilayah juga memegang prinisp otonomi yang dinamis. Maksud dari prinsip ini ialah bahwa pengamalan otonomi wilayah tidak mempunyai sifat tetap, tetapi mempunyai sifat dinamis yang berarti nantinya bisa berubah-ubah tergantung hal-hal yang barangkali terjadi.

Perubahan pengamalan otonomi wilayah ini bisa meningkat dan berkurang menyesuaikan pertumbuhan zaman. Namun secara umum, otonomi wilayah tetap berjalan cocok yang sudah tercantum dalam undang-undang yang sudah diabsahkan sebelumnya.

5. Prinsip Otonomi yang Serasi
Prinsip otonomi wilayah yang terakhir ialah prinsip otonomi yang serasi. Yang dimaksud dari prinsip ini ialah bahwa pengamalan pembangunan yang berhubungan dengan otonomi wilayah tetap dipertahankan keseimbangan antara wilayah dengan pemerintah wilayah lainnya.

Dengan kata lain, pemerintah wilayah dalam melakukan kepandaian pembangunan pun harus menyimak daerah-daerah sekitarnya supaya tercipta keserasian dan keselarasan pembangunan, yang jadi destinasi pembangunan nasional secara umum.

Nah itulah referensi 5 prinsip otonomi wilayah di Indonesia beserta penjelasannya lengkap. Secara umum terdapat 5 prinsip pengamalan otonomi di Indonesia, yaitu otonomi yang seluas-luasnya, yang nyata, yang bertanggungjawab, yang dinamis, dan yang serasi.

Belum ada Komentar untuk "Prinsip Otonomi Daerah di Indonesia Beserta Penjelasannya"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel