Wewenang Presiden Republik Indonesia Berdasarkan keterangan dari UUD 1945

Dunia-Pendidik.Com - Presiden Indonesia adalah kepala negara dan kepala pemerintahan dalam negara Republik Indonesia. Presiden Indonesia dipilih lewat pemilihan umum (pemilu) tiap 5 tahun sekali. Dalam menjalankan fungsinya, ada tugas dan wewenang yang dipunyai oleh presiden yang sudah ditata dalam UUD 1945.

Wewenang Presiden Republik Indonesia Berdasarkan keterangan dari UUD 1945

Di Indonesia, seorang presiden tidak melulu bertugas sebagai kepala negara saja, tapi pun bertugas sebagai seorang kepala pemerintahan. Artinya tugas presiden pun meliputi penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, dimana presiden menjadi pemegang dominasi eksekutif. Dalam menjalankan tugasnya, presiden juga ditolong wakil presiden dan semua menteri.

Di samping tugas-tugas yang mesti dikerjakan, presiden pun mempunyai sejumlah hak dan kewenangan tertentu. Kewenangan presiden Indonesia ini mencakup bidang pemerintahan, bidang hukum, bidang hubungan luar negeri, bidang politik, bidang pertahanan dan keamanan, bidang ekonomi, dan beda sebagainya.

Tentu wewenang presiden tidak asal dijalankan, namun ada formalitas dan kriteria yang mesti dipenuhi. Beberapa kewenangan presiden mesti mendapat persetujuan dari lembaga eksekutif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di samping itu, prosedur tentang wewenang presiden juga ditata dalam undang-undang yang lebih spesifik.

Wewenang Presiden Indonesia

Berikut adalah hak dan kewenangan yang dipunyai oleh presiden Republik Indonesia menurut keterangan dari UUD 1945.

1. Mengajukan Rancangan Undang-Undang


Presiden mempunyai kewenangan untuk mengemukakan rancangan undang-undang (RUU) untuk badan legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Jika disetujui, maka RUU itu akan menjadi undang-undang yang sah dan sah (UUD 1945 pasal 5 ayat 1).

2. Menyatakan Perang

Presiden pun mempunyai kewenangan untuk mengaku perang terhadap negara atau kumpulan lain, andai memang urusan itu dibutuhkan untuk mengawal kedaulatan negara. Tentu kewenangan ini mesti mendapat persetujuan dari DPR sebagai perwakilan rakyat (UUD 1945 pasal 11 ayat 1).

3. Membuat Kerjasama atau Perdamaian dengan Negara Lain
Presiden berwenang pun mewakili negara untuk menciptakan perjanjian, kerjasama atau perdamaian dengan negara lain andai dirasa menguntungkan. Kewenangan ini pun harus mendapat persetujuan dari DPR terlebih dahulu (UUD 1945 pasal 11 ayat 1).

4. Membuat Perjanjian Internasional

Wewenang presiden berikutnya ialah membuat perjanjian internasional yang memunculkan pengaruh yang luas dan fundamental pada kehidupan rakyat berhubungan dengan finansial negara yang mewajibkan adanya pembentukan atau evolusi undang-undang. Kewenangan ini pun membutuhkan persetujuan DPR (UUD 1945 pasal 11 ayat 2).

5. Menyatakan Keadaan Bahaya
Presiden mempunyai hak guna untuk menyatakan suasana bahaya atau darurat. Syarat-syarat dan dampak penentuan suasana bahaya ini telah diputuskan dengan undang-undang dan mesti dibuntuti oleh presiden sebelum memutuskan suasana bahaya (UUD 1945 pasal 12).

6. Memberi Grasi dan Rehabilitasi

Kewenangan presiden di bidang hukum salah satunya ialah memberi grasi dan rehabilitasi pada seorang terpidana. Grasi ialah bentuk pengampunan dari presiden terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh hakim. Sedangkan rehabilitasi ialah tindakan membalikkan hak seseorang yang sudah hilang sebab keputusan hakim. Kewenangan ini mesti menyimak pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA) (UUD 1945 pasal 14 ayat 1).

7. Memberi Amnesti dan Abolisi

Presiden pun berwenang untuk menyerahkan amnesti dan abolisi. Amnesti ialah peniadaan dampak hukum pidana untuk orang yang tercebur tindak pidana tersebut. Sedangkan abolisi adalahpemberhentian pengecekan dan bimbingan pidana untuk seorang tersangka. Kewenangan ini mesti mendapat persetujuan DPR (UUD 1945 pasal 14 ayat 2).

8. Memberi Tanda Jasa, Gelar, dan Tanda Kehormatan

Kewenangan presiden berikutnya ialah memberikan tanda jasa, gelar atau tanda kebesaran lainnya pada sosok yang layak. Tentunya ada aturan berhubungan kewenangan ini yang ditata lebih lanjut dalam undang-undang (UUD 1945 pasal 15).

9. Membentuk Dewan Pertimbangan

Presiden mempunyai hak untuk menyusun suatu dewan pertimbangan. Tugas dari dewan pertimbangan itu ialah untuk memberi nasihat serta pertimbangan untuk presiden. Kewenangan inii ditata lebih lanjut dalam undang-undang (UUD 1945 pasal 16).

10. Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Presiden pun berwenang menciptakan dan memutuskan peraturan pemerintah yang dipakai untuk menggantikan undang-undang. Kewenangan ini melulu berlaku dalam sebuah kegentingan yang mempunyai sifat memaksa (UUD 1945 pasal 22 ayat 1).

Nah itulah referensi wewenang presiden Republik Indonesia laksana yang telah ditata dalam UUD 1945 selaku konstitusi tertinggi dalam negara Indonesia. Semoga dapat menambah wawasan tentang hak dan kewenangan yang dipunyai oleh presiden.                      

Belum ada Komentar untuk "Wewenang Presiden Republik Indonesia Berdasarkan keterangan dari UUD 1945"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel