Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Tugas BPD | Hak, Keanggotaan, Wewenang, dan Fungsi BPD

Dunia-Pendidik.Com - BPD atau Badan Permusyawaratan Desa ialah salah satu lembaga dengan lingkup distrik Desa. Pembentukan BPD telah ditata dalam undang-undang dan ketentuan Menteri Dalam Negeri, yang pun meliputi dasar hukum, hak-hak, tugas dan wewenang serta apa saja faedah BPD secara umum.

Pengertian Badan Permusyawaratan Desa atau BPD ialah sebuah lembaga yang melaksanakan faedah pemerintahan yang anggotanya adalah wakil dari warga Desa menurut keterwakilan distrik dan diputuskan secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan desa kini ini menduduki posisi yang paling penting. Peran BPD lumayan penting dalam menampung aspirasi masyarakat desa sekaligus untuk memantau dan mengontrol kinerja dari pemerinthan desa setempat.

Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diselenggarakan secara khusus. Hal-hal tentang keanggotaan, hakhak, faedah serta tugas dan wewenang BPD telah ditata dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 mengenai Badan Permusyawaratan Desa.

 

Tugas BPD | Hak, Keanggotaan, Wewenang, dan Fungsi BPD


Tugas BPD


Berikut adalahtugas-tugas Badan Permusyawaratan Desa secara umum beserta penjelasannya secara rinci dan lengkap.

1. Menggali aspirasi masyarakat

BPD mengerjakan penggalian aspirasi masyarakat untuk kelembagaan dan masyarakat desa, termasuk kumpulan masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, dan kumpulan marjinal. Adapun hasil ekskavasi aspirasi masyarakat Desa dikatakan dalam musyawarah BPD.

2. Menampung aspirasi masyarakat

BPD pun bertugas guna menampung aspirasi masyarakat. Pelaksanaan pekerjaan menampung aspirasi masyarakat dilaksanakan di sekretariat BPD, yang lantas diadministrasikan dan dikatakan dalam pekerjaan musyawarah BPD.

3. Mengelola aspirasi masyarakat

BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melewati pengadministrasian dan perumusan aspirasi. Hal ini menurut pembidangan yang mencakup bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

4. Menyalurkan aspirasi masyarakat

BPD mengalirkan aspirasi masyarakat dalam format lisan atau tulisan. Dalam format lisan dilaksanakan dengan paparan aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD. Sedangkan dalam format tulisan dilaksanakan dengan paparan aspirasi melewati surat dalam rangka paparan masukan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

5. Menyelenggarakan musyawarah BPD

Musyawarah BPD dilakukan untuk menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang mempunyai sifat strategis. Contohnya laksana penyepakatan rancangan Peraturan Desa, penilaian laporan penjelasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, memutuskan peraturan tata tertib BPD, dan gagasan pemberhentian anggota BPD.

6. Menyelenggarakan musyawarah Desa

Musyawarah Desa adalahforum permusyawaratan yang dibuntuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan bagian masyarakat desa untuk membicarakan hal strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti pengaturan dan perencanaan desa, rencana investasi, peningkatan dan pelepasan aset desa atau kejadian luar biasa.

6. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa

BPD pun bertugas untuk menyusun panitia pemilihan Kepala Desa serentak dan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu. Pembentukan panitia ini diputuskan dengan keputusan BPD dan terdiri dari perlengkapan Desa dan bagian masyarakat.

7. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus guna pemilihan Kepala Desa antar waktu

BPD mengadakan musyawarah Desa khusus guna pemilihan Kepala Desa antar masa-masa dengan destinasi untuk mengabsahkan calon Kepala Desa yang dikemukakan panitia serta memilih dan pengabsahan calon Kepala Desa terpilih.

8. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bareng Kepala Desa

BPD dengan ditolong Kepala Desa, bertugas membicarakan dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang dikemukakan BPD dan atau Kepala Desa. Pembahasan ini dilaksanakan dalam musyawarah BPD. Jika terjangkau kata mufakat, maka rancangan Peraturan Desa bakal disahkan.

9. Melaksanakan pemantauan terhadap kinerja Kepala Desa

BPD bertugas mengerjakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa lewat pantauan dan evaluasi. Bentuk pengawasan dilaksanakan melalui perencanaan pekerjaan Pemerintah Desa, pengamalan kegiatan, dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

10. Melakukan penilaian laporan penjelasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

BPD bertugas melakukan penilaian laporan penjelasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berupa penilaian atas kinerja Kepala Desa selama setahun anggaran. Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan menurut prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.

11. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya

Dalam rangka membuat hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, BPD bisa mengusulkan untuk Kepala Desa untuk menyusun Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa atau FKAKD.

12. Melaksanakan tugas beda yang ditata dalam peraturan peraturan perundang-undangan

Di samping tugas-tugas BPD di atas, BPD pun bertugas untuk mengemban tugas beda yang akan ditata dalam peraturan perundang-undangan lainnya guna memajukan pembangunan desa serta menyejahterkan masyarakat dalam lingkup desa.
Wewenang BPD

BPD pun memiliki sejumlah wewenang dalam bidang pengawasan, pembentukan serta pelaksanaan pekerjaan tertentu. Berikut adalahkewenangan BPD secara umum.

    Mengadakan pertemuan dengan mayarakat guna mendapatkan aspirasi.
    Menyampaikan aspirasi masyarakat untuk Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis.
    Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya.
    Melaksanakan pantauan dan penilaian kinerja Kepala Desa.
    Meminta penjelasan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk Pemerintah Desa.
    Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pengamalan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
    Mengawal aspirasi masyarakat, mengawal kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa menurut tata kelola pemerintahan yang baik.
    Menyusun ketentuan tata tertib BPD.
    Menyampaikan laporan hasil pemantauan yang mempunyai sifat insidentil untuk Bupati/Walikota melewati Camat.
    Menyusun dan mengucapkan usulan rencana ongkos operasional BPD secara tertulis untuk Kepala Desa untuk dianggarkan dalam RAPB Desa.
    Mengelola ongkos operasional BPD.
    Mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa untuk Kepala Desa.
    Melakukan kunjungan untuk masyarakat dalam rangka pantauan dan penilaian penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Fungsi BPD

BPD mempunyai tiga faedah utama yang didasarkan pada Peraturan Menteri mengenai Badan Permusyawaratan Desa. Berikut adalah3 (tiga) faedah BPD secara umum.

    Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bareng Kepala Desa.
    Menampung dan mengalirkan aspirasi masyarakat Desa.
    Melakukan pemantauan kinerja Kepala Desa.

Hak-Hak BPD

Berikut adalahhak-hak BPD secara umum laksana yang tercantum dalam undang-undang.

1. Mengawasi Pemerintahan Desa

Hak BPD yang sangat utama ialah berhak untuk memantau kinerja dari pemerintahan desa. Pengawasan ini dapat dilakukan dengan teknik meminta penjelasan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk Pemerintah Desa.

2. Menyatakan Pendapat dalam Urusan Desa

BPD mempunyai hak untuk mengaku pendapat dalam hal desa. Pernyataan pendapat ini dikaitkan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pengamalan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

3. Mendapat Biaya Operasional

BPD pun mempunyai hak guna mendapat ongkos operasional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Nantinya ongkos operasional yang diperoleh ini akan dipakai untuk melaksanaan tugas dan faedah BPD tersebut sendiri dalam pemerintahan desa.
Keanggotaan BPD

(1) Anggota BPD adalahwakil dari warga Desa menurut keterwakilan distrik dan keterwakilan wanita yang pengisiannya dilaksanakan secara demokratis melewati proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.

(2) Jumlah anggota BPD diputuskan dengan jumlah gasal, sangat sedikit 5 (lima) orang dan paling tidak sedikit 9 (sembilan) orang.

(3) Penetapan jumlah anggota BPD menyimak jumlah warga dan keterampilan Keuangan Desa.

(4) Wilayah BPD adalahwilayah dalam desa laksana wilayah dusun,
RW atau RT.

Nah itulah referensi tentang pengertian, faedah dan tugas BPD beserta wewenang, hak, dan keanggotaannya menurut keterangan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengenai Badan Permusyawaratan Desa. Semoga dapat menambah wawasan tentang BPD.                         


Posting Komentar untuk "Tugas BPD | Hak, Keanggotaan, Wewenang, dan Fungsi BPD"